Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Sumatera Utara,11 Maret 2020
664,024
2020-03-11に共有
Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga pemerintah daerah (Pemda) menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimilikinya. Hal tersebut diperlukan sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut apalagi memunculkan konflik antarwarga, warga dengan pemerintah, atau warga dengan BUMN.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengantarnya saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2020. Presiden juga secara khusus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menyusun skema penyelesaian aset tanah bermasalah atau bersengketa.
"Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan," kata Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa masalah pertanahan terjadi tidak hanya di satu atau dua provinsi saja, melainkan hampir di seluruh Tanah Air. Secara khusus, dalam rapat terbatas tersebut Kepala Negara dan jajarannya membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Utara.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut), ada dua masalah pertanahan di Sumut yang membutuhkan putusan yang cepat agar tidak berlarut-larut. Pertama adalah eks HGU PT Perkebunan Nusantara II (PTP II). Kedua, terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo, eks Bandara Polonia Medan.
"Terkait dengan eks HGU PTPN II, data yang saya miliki terdapat 5.873 hektare yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. Dari luas tersebut, 3.104 hektare belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan sisanya seluas 2.768 hektare telah memperoleh izin penghapusbukuan," paparnya.
Sejalan dengan penyelesaian percepatan sengketa tersebut, Presiden meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II untuk menghindari spekulasi tanah.
"Sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tolong betul-betul ada inventarisasi, ada verifikasi ulang," imbuhnya.
Terkait sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, terdapat 591 hektare tanah eks Bandara Polonia. Dari luas tersebut, 302 hektare yang telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU, sedangkan tanah seluas 260 hektare belum memiliki sertifikat.
Di atas tanah seluas 260 hektare yang belum bersertifikat terdapat 5.036 kepala keluarga (KK) atau 27 ribu warga, termasuk keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektare yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Presiden meminta agar dicarikan penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan berbagai opsi.
"Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karena bukan saja menyangkut aset-aset TNI AU, tapi juga menyangkut 27 ribu warga yang saat ini menempati 260 hektare eks lahan Bandara Polonia," tandasnya.
Jakarta, 11 Maret 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: www.presidenri.go.id/
YouTube: Sekretariat Presiden
コメント (21)
-
Semoga semua yg diucapkan pak presiden, menjadi kebaikan utk warganya, Aamiin YRA
-
Sehat selalu bapak President kita yg jujur dan tegas Senantiasa dalam lindungan Allah SWT beserta jajaranya TNI Polri. Aminnn Ya ROBAL'ALAMIN.
-
Kuasa TUHAN yg mh kuasa n yg mh esa selalu melindungi Bapak JOKOWI PRESIDEN RI n sluruh jajarannya. Smg INDONESIA semakin Jaya🙏🙏🙏
-
Insyaallah ATR/BPN bisa lebih baik lagi dan masalah sengketa sengketa masyarakat bisa diatasi juga.mhn bantuan Bpk Presiden Jokowi
-
Mantap,,kepemimpinan pk jokowi ini,,,selalu mementingkan masyarakat banyak,,,sehat terus bpk presiden kami,,,salam dari kami di kalimantan barat,,😁😁🙏🙏👍👍❤️❤️
-
Rakyat selalu mendukung pak presiden jika untuk kebaikan rakyat banyak, tanah Indonesia harus kembali ke tangan rakyat Indonesia Semoga semua pemerintah/penjabat yg hadir yg bekerja untuk rakyat semoga selalu sehat
-
Semoga sukses dan berjalan lancar,apa yg telah di Rencanakan Presiden Jokowi.
-
Sebagian tanah ex HGU PTPN2 sebagian sudah berubah menjadi pertokoan dan perumahan mewah. Disana ada complex pertokoan MMTC, ada perumahan Mutiara Residence, ada perumahan mewah CITRA LAND BAGJA, ada kampus WILMAR, dll. Ada yg digarap masyarakat untuk pertanian jagung, ada yg digarap untuk rumah tinggal. Saya usul supaya diberi kesempatan prioritas kepada rakyat biasa untuk memanfaatkannya secara legal. Bukan melulu diberikan kepada pengusaha dan atau penguasa. Terima kasih pak JOKOWI
-
Sehat terus pak Presiden, Tuhan melindungi dan memampukan Bapak dalam menakhodai Negara kita 🇮🇩 ini menuju Negara Maju. Terimakasih kepada Sekretariat Presiden yang telah mengupload video ini 🇮🇩 Indonesia Maju 🇮🇩 Indonesia Unggul 🇮🇩
-
Barukali ini Presiden JOKOI sanggat memahami hak rakyat masalah pertanahan sangat peduli hati nurani rakyat semoga gubernur memahami
-
Terimakasih bnyak pak presiden smoga sehat slalu sukses n para mentri jg MPR DPR
-
Sht slalu bpk persident beserta jajarannya smoga kita semua slalu dlindungi allah SWT
-
Adem kalau uda Presiden turun kelar deh masalah, sedih kalau nggak ad lagi presiden seperti ini, kalau dari dulu dpt presiden seperti ini nggak tau deh gmn majunya indonesia
-
kami rakyat sumut mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Jokowi persiden RI , semoga pak edi Rahmayadi dapat menjalankan amanah bapak presiden untuk rakyatnya.
-
Makasih pak Presiden telah turun tangan membahasnya.
-
Berdasarkan laporan yang diterima dari Gubernur Sumatera Utara,ada 2 masalah pertanahan yang membutuhkan putusan hukum yang cepat agar tidak berlarut-larut. Pertama,adalah eks HGU PT Perkebunan Nusantara ll ( PTPN II ).Terkait dengan ini terdapat 5.873 hektare yang telah dikeluarkan dan statusnya dikuasai oleh negara.Dari luas 3.104 hektare belum memperoleh izin penghapusbukuan dari kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak.Sedangkan sisanya seluas 2.768 hektare telah memperoleh izin penghapusbukuan. Kedua,sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo,eks Bandara Polonia.Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Joko Widodo,terdapat 591 hektare tanah eks Bandara Polonia.Dari. luas tersebut 302 hektare yang telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU,sedangkan tanah seluas 260 hektare belum memiliki sertifikat dan terdapat 5.036 Kepala Keluarga ( KK ) atau sekitar 27 ribu warga,termasuk keluarga atau ahli waris tanah seluas 5,6 hektare yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo meminta semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan perlu segera diputuskan karena menyangkut aset-aset TNI AU dan juga 27 ribu warga yang saat ini menempati 260 hektare lahan Bandara Polonia.
-
Semoga semua yang di ucapkan Pak Presiden . Menjadi kebaikan kepada Rakyat Indonesia Doa kami untukmu sehat sukses bahagia sllu panjang umur lancar rezeki TUHAN selalu memberkati🙏
-
Sehat Selalu Pak,Selalu Alloh SWT Melindungi Bapak Amin
-
Semua yang ada di ruangan ini harus isolasi diri setelah pak menhub positif corona, Pak Jokowi.
-
Semoga Allah berikan hidayah Dan taufikNya kepada pemerintah JOKOWI. Aamiin 🇮🇩👍💪🤲
