SATU MEJA | Cerita Margarito Kamis Soal Perubahan Wantimpres Menjadi Dewan Pertimbangan Agung

Published 2024-07-17
JAKARTA, KOMPAS.TV – Langkah Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sehingga kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan menghapus batasan jumlah anggota dicurigai sebagai upaya bagi-bagi jatah jabatan.

Kemungkinan perubahan nama lembaga dalam waktu sempit menjadi perbincangan hangat, peneliti BRIN, Siti Zuhro menyebut, kalo dilihat cepat dan mungkin pasti mungkin. Ia juga menyebut di era reformasi ini banyak lembaga yang lahir dan menjadikan disfungsi.

“Kelahiran lembaga ini tidak sehat karena ditandai banyaknya lembaga yang disfungsi,” tambah Zuhro dalam program SATU MEJA.

Disinggung akan adanya bagi-bagi jabatan, Margarito Kamis buka suara tentang adanya perubahan nama Wantimpres menjadi DPA. Perubahan ini saya juga ikut merancangnya.

Produser: Leiza Sixmansyah
Thumbnail: Bara Bima


#dpa #jabatan #satumejatheforum

Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dan terlengkap, yuk subscribe channel YouTube Kompas TV Lampung!

Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv/.

All Comments (21)
  • Kembali ke Orderan siapakah ingin merubah Wantimpres menjadi DPA ( ya orang yang ingin melanggengkan kekuasaan )
  • @dbbalitour
    Ini hanya akal2an Jokowi dan konco2 nya biar tetap bisa bagi2 jabatan. Fraksi mayoritas akan dukung ini😂
  • Disfungsi Lembaga akhirnya "Mandul"! Overlapping Kewenangan berujung "Kisruh" berebut penanganan kasus!
  • Untuk kompas ,undang yg sering komentari ,kelihatanya lebih pinter yg memberi komentar drpd nara Sumber.
  • @petertan1061
    Numpang tanya kpd Yth Kompas TV Lampung. Mengapa era rezim ini, tampak2nya tatanan aturan, hukum, konstitusi, demokrasi Indonesia rusak nyaris total sempurna ?!?.
  • Ya tdk ada menambah anggaran kan hanya merubah nm dr Watimpres menjd DPA ., fungsinua sm
  • @za5501
    BAGAIMANA PUN JUGA PRESIDEN ITU BUTUH PANASEHAT BRO APAPUN NAMANYA .DPA / WATAMPRES PRESIDEN JUGA BUTUH PENASEHAT BIAR DAPAT PENCERAHAN ...MAU DITERIMA PRESIDEN ATAU TIDAK ITU TETAP PRESIDEN YANG MENETUKAN NEGARA SEBESAR REPUBLIK INDONESIA BUTUH PENASEHAT PENASEHAT ITU DARI SEGALA SISI .AGAMA ,SUKU DAN PEMERINTAHAN ..DLL BERPIKIRLAH POSITIF ..
  • @abmarufi4864
    Setuju prof suhro untuk apa hanya buang2 anggaran
  • @agusmnoer3830
    Lebih penting mengurus kepentingan perut sendiri dan kelompoknya dibanding ngurus kepentingan rakyat Yang masih banyak susah cari makan , harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan yang mahal ..#muak
  • @gambaridup
    Kalau DPA nanti dipimpin Jokowi, berarti Jokowi - yg sdh menjabat 2 x masa jabatan memang masih mau cawe-cawe, terlibat dlm kegiatan sbg pejabat negara
  • Klu pemimpin stres masyarakat lebih stres lg karena yg menjadi beban masyarakat jokowi itu otaknya kurang waras lg selama ini tidak pernah kebijakan nya menguntungkan masyarakat hanya menjadi masyarakat sengsara.
  • Salah satu akibat politik PAMRIH dan politik sayang anak adlh bagi2 kekuasaan jd kebutuhan dasar demi kelanggengan selama 5 thn. Kesannya begitu...kah ..? Ngeri2 sedap....